PONTIANAK—Tiga gadis asal Kalimantan Barat menjadi korban perdagangan manusia di Bogor. Mereka berhasil diselamatkan Polres Bogor Kota dalam operasi penggerebekan lokasi penampungan kawasan Tamansari pada 2 September lalu.Tiga gadis tersebut berinisial CL dari Jungkat, Kabupaten Pontianak, M dari Sambas, dan A dari Singkawang. Saat ini ketiganya ditampung di Panti Sosial Karya Wanita Mulya di Jalan Tat Twan Asi Komplek Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Timur.
“Dari 24 gadis belia yang menjadi korban perdagangan manusia yang diselamatkan tersebut, tiga diantaranya warga Kalbar,” ujar Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya yang melihat langsung kondisi ketiganya di Jakarta, Rabu (11/9).Saat ini ketiganya mulai membaik. Pihak panti melakukan rehabilitasi terhadap mereka, sebelum dikembalikan kepada keluarga. Satu diantaranya telah melakukan tes kesehatan, sedangkan dua lainnya akan menyusul. Tes kesehatan dilakukan untuk mengetahui kesiapan mereka untuk dikembalikan kepada keluarga. Jika hasil tes keluar, pihak panti akan memberi rekomendasi agar mereka segera dipulangkan.
Selain tiga gadis tersebut, juga terdapat dua Tenaga Kerja Indonesia asal Kalbar yang ditampung di lokasi berbeda di Jakarta. Dua TKI tersebut ditampung di Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus, Jakarta Timur. Mereka berinisial SP dari Singkawang dan JF dari Sambas. Kepada Wagub SP menjelaskan dirinya merupakan warga Singkawang dan telah bekerja di Malaysia selama tujuh tahun. Di sana ia memiliki anak dan istri. Gaya berbicara SP pun berlogat Malaysia. Di Malaysia SP bekerja sebagai tukang potong kayu. “Saya berharap bisa segera berkumpul dengan anak dan istri saya,” katanya.
Korban lainnya, JF mengungkapkan dirinya adalah korban penipuan. Ia ke Malaysia bersama seorag gadis dengan paspor sebagai pelancong. Ketika tiba di sana, JF pun dijual. “Tujuh bulan di Malaysia, kemudian saya dideportasi karena dianggap pekerja ilegal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan gadis yang membawanya ke Malaysia pun menghilang. Sebelum menghilang, gadis tersebut menyuruh JF bekerja. Tetapi gaji yang diterima JF hanya RM15. Kecilnya gaji ini karena gaji sudah diberikan kepada gadis tersebut. “Saya berhasil kabur dan mencari kerja lain sebagai mekanik di salah satu bengkel mobil di Malaysia. Akhirnya ditangkap dan dideportasi ke Indonesia karena tidak ada paspor,” ungkapnya.
Wakil Gubernur, Christiandy mengungkapkan banyaknya warga Kalbar yang menjadi korban perdagangan manusia karena faktor ekonomi, keluarga, kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi. “Artinya anak, terutama perempuan menjadi komoditi datang yang memberikan keuntungan besar bagi pelaku,” katanya.
Christiandy menuturkan Kalbar menjadi daerah transit bagi daerah lain. Selama ini pemerintah Kalbar muncul kesan pengawasan terhadap TKI dari luar wilayahnya cukup lemah. Tetapi Christiandy membantah hal tersebut.“Pemda tidak lemah. Kasus-kasus yang ada hampir semua melalui jalur ilegal,” katanya.
Christiandy mengungkapkan selama ini pemerintah bekerja menurut aturan berlaku. Contohnya, masyarakat yang hendak keluar negeri mengguna paspor dan melengkapi persyaratan lainnya tidak dapat dicegah, sesuai aturan berlaku. “Masyarakat yang mau keluar negeri dan memenuhi persyaratan paspor dan visa, apa pemerintah bisa melarang? Yang menjadi masalah adalah setelah keluar negeri lalu bekerja hanya dengan paspor kunjungan wisata dan akhirnya tertangkap,” ungkap Christiandy.
Christiandy menuturkan Pemerintah Provinsi Kalbar bekerjasama dengan lembaga terkait sering menyosialisasikan kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri secara resmi. Keamanan dan keselamatan mereka akan terjamin, termasuk asuransinya. “Untuk kasus eksploitasi anak dan wanita, orangtua harus lebih mengawasi pergaulan anaknya,” katanya.Christiandy sependapat bahwa faktor kemiskinan dan pendidikan memegang peranan yang sangat besar. Berbagai upaya dilakukan pemerintah terkadap dua faktor tersebu. Keduanya juga menjadi urusan wajin yang harus dikerjakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
Khusus di Kalbar, lanjut Christiandy, telah diprogramkan khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kita patut bersyukur bahwa dengan dukungan seluruh stakeholders yang ada, tingkat kemiskinan kita dari tahun ke tahun menurun. Bahkan selalu lebih baik dari rata-rata nasional walaupun ada beberapa kabupaten yang masih di atas tingkat kemiskinan nasional,” ungkapnya.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kementerian Sosial RI, DR. Sonny W Manalu memberikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) Provinsi Kalimantan Barat atas perhatian kepada warganya yang menjadi korban trafficking di Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya Jakarta. “Bapak Wagub Kalbar satu-satunya kepala daerah yang sigap dan tanggap ketika warganya membutuhkan dukungan,” katanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kalimantan Barat, TTA Nyarong meminta kabupaten dan kota segera membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilatahnya. “Jika sudah dibentuk harus segera dievaluasi atau direvisi agar dapat bekerja optimal,” katanya.
Menurut Nyarong, semuanya harus berdasarkan Permen PP dan PA Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan GT Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ”Optimalkan subgugus tugas yang ada, diantaranya kegiatan subgugus tugas pencegahan dan partisipasi anak, dengan melakukan sosialisasi kepada siswa, osis, guru, RT, RW, desa, dan lurah,” katanya. Koordinator Rehab Mental Pusat Perlindungan dan Pelayanan Anak Indonesia (Puspa) Kalimantan Barat, Armijn Santosa Chandra Besman mengungkapkan dirinya mendampingi lima perempuan korban perdagangan manusia hingga pertengahan tahun ini. “Mereka ada warga Kalbar, ada juga dari daerah lain yang diperdagangkan di Kalbar,” ujar Armijn.
Ia menuturkan sebagian besar modus perdagangan perempuan yakni dengan iming-iming pekerjaan. Perempuan dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar. “Tetapi sampai di sini (Kalbar) dijadikan pekerja seks,” kata Armijn yang juga sebagai Ketua Himpunan Psikolog Wilayah Kalbar ini.
Menurut Armijn, terkait perempuan sebagai pekerja seks, ada dua tren. Pertama, sengaja bekerja melacurkan diri, dan kedua, perempuan yang dijadikan pekerja seks. Ia meminta pemerintah tanggap menangani korban-korban perdagangan orang tersebut. “Bukan hanya merehabilitasi korban, tetapi juga mengadvokasi dan mendampingi mereka. Orang-orang yang membawa mereka juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” ungkapnya. (uni)
“Dari 24 gadis belia yang menjadi korban perdagangan manusia yang diselamatkan tersebut, tiga diantaranya warga Kalbar,” ujar Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya yang melihat langsung kondisi ketiganya di Jakarta, Rabu (11/9).Saat ini ketiganya mulai membaik. Pihak panti melakukan rehabilitasi terhadap mereka, sebelum dikembalikan kepada keluarga. Satu diantaranya telah melakukan tes kesehatan, sedangkan dua lainnya akan menyusul. Tes kesehatan dilakukan untuk mengetahui kesiapan mereka untuk dikembalikan kepada keluarga. Jika hasil tes keluar, pihak panti akan memberi rekomendasi agar mereka segera dipulangkan.
Selain tiga gadis tersebut, juga terdapat dua Tenaga Kerja Indonesia asal Kalbar yang ditampung di lokasi berbeda di Jakarta. Dua TKI tersebut ditampung di Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus, Jakarta Timur. Mereka berinisial SP dari Singkawang dan JF dari Sambas. Kepada Wagub SP menjelaskan dirinya merupakan warga Singkawang dan telah bekerja di Malaysia selama tujuh tahun. Di sana ia memiliki anak dan istri. Gaya berbicara SP pun berlogat Malaysia. Di Malaysia SP bekerja sebagai tukang potong kayu. “Saya berharap bisa segera berkumpul dengan anak dan istri saya,” katanya.
Korban lainnya, JF mengungkapkan dirinya adalah korban penipuan. Ia ke Malaysia bersama seorag gadis dengan paspor sebagai pelancong. Ketika tiba di sana, JF pun dijual. “Tujuh bulan di Malaysia, kemudian saya dideportasi karena dianggap pekerja ilegal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan gadis yang membawanya ke Malaysia pun menghilang. Sebelum menghilang, gadis tersebut menyuruh JF bekerja. Tetapi gaji yang diterima JF hanya RM15. Kecilnya gaji ini karena gaji sudah diberikan kepada gadis tersebut. “Saya berhasil kabur dan mencari kerja lain sebagai mekanik di salah satu bengkel mobil di Malaysia. Akhirnya ditangkap dan dideportasi ke Indonesia karena tidak ada paspor,” ungkapnya.
Wakil Gubernur, Christiandy mengungkapkan banyaknya warga Kalbar yang menjadi korban perdagangan manusia karena faktor ekonomi, keluarga, kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi. “Artinya anak, terutama perempuan menjadi komoditi datang yang memberikan keuntungan besar bagi pelaku,” katanya.
Christiandy menuturkan Kalbar menjadi daerah transit bagi daerah lain. Selama ini pemerintah Kalbar muncul kesan pengawasan terhadap TKI dari luar wilayahnya cukup lemah. Tetapi Christiandy membantah hal tersebut.“Pemda tidak lemah. Kasus-kasus yang ada hampir semua melalui jalur ilegal,” katanya.
Christiandy mengungkapkan selama ini pemerintah bekerja menurut aturan berlaku. Contohnya, masyarakat yang hendak keluar negeri mengguna paspor dan melengkapi persyaratan lainnya tidak dapat dicegah, sesuai aturan berlaku. “Masyarakat yang mau keluar negeri dan memenuhi persyaratan paspor dan visa, apa pemerintah bisa melarang? Yang menjadi masalah adalah setelah keluar negeri lalu bekerja hanya dengan paspor kunjungan wisata dan akhirnya tertangkap,” ungkap Christiandy.
Christiandy menuturkan Pemerintah Provinsi Kalbar bekerjasama dengan lembaga terkait sering menyosialisasikan kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri secara resmi. Keamanan dan keselamatan mereka akan terjamin, termasuk asuransinya. “Untuk kasus eksploitasi anak dan wanita, orangtua harus lebih mengawasi pergaulan anaknya,” katanya.Christiandy sependapat bahwa faktor kemiskinan dan pendidikan memegang peranan yang sangat besar. Berbagai upaya dilakukan pemerintah terkadap dua faktor tersebu. Keduanya juga menjadi urusan wajin yang harus dikerjakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
Khusus di Kalbar, lanjut Christiandy, telah diprogramkan khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kita patut bersyukur bahwa dengan dukungan seluruh stakeholders yang ada, tingkat kemiskinan kita dari tahun ke tahun menurun. Bahkan selalu lebih baik dari rata-rata nasional walaupun ada beberapa kabupaten yang masih di atas tingkat kemiskinan nasional,” ungkapnya.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kementerian Sosial RI, DR. Sonny W Manalu memberikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) Provinsi Kalimantan Barat atas perhatian kepada warganya yang menjadi korban trafficking di Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya Jakarta. “Bapak Wagub Kalbar satu-satunya kepala daerah yang sigap dan tanggap ketika warganya membutuhkan dukungan,” katanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kalimantan Barat, TTA Nyarong meminta kabupaten dan kota segera membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilatahnya. “Jika sudah dibentuk harus segera dievaluasi atau direvisi agar dapat bekerja optimal,” katanya.
Menurut Nyarong, semuanya harus berdasarkan Permen PP dan PA Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan GT Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ”Optimalkan subgugus tugas yang ada, diantaranya kegiatan subgugus tugas pencegahan dan partisipasi anak, dengan melakukan sosialisasi kepada siswa, osis, guru, RT, RW, desa, dan lurah,” katanya. Koordinator Rehab Mental Pusat Perlindungan dan Pelayanan Anak Indonesia (Puspa) Kalimantan Barat, Armijn Santosa Chandra Besman mengungkapkan dirinya mendampingi lima perempuan korban perdagangan manusia hingga pertengahan tahun ini. “Mereka ada warga Kalbar, ada juga dari daerah lain yang diperdagangkan di Kalbar,” ujar Armijn.
Ia menuturkan sebagian besar modus perdagangan perempuan yakni dengan iming-iming pekerjaan. Perempuan dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar. “Tetapi sampai di sini (Kalbar) dijadikan pekerja seks,” kata Armijn yang juga sebagai Ketua Himpunan Psikolog Wilayah Kalbar ini.
Menurut Armijn, terkait perempuan sebagai pekerja seks, ada dua tren. Pertama, sengaja bekerja melacurkan diri, dan kedua, perempuan yang dijadikan pekerja seks. Ia meminta pemerintah tanggap menangani korban-korban perdagangan orang tersebut. “Bukan hanya merehabilitasi korban, tetapi juga mengadvokasi dan mendampingi mereka. Orang-orang yang membawa mereka juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” ungkapnya. (uni)
Sumber :PontianakPost
0 komentar:
Posting Komentar