VIVAnews - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Rizal Djalil mengatakan Ujian Nasional 2013 yang berlangsung April ternyata tidak berjalan dengan baik. Terbukti dari 11 provinsi yang mengalami kemunduran jadwal UN, BPK menemukan potensi kerugian negara yang cukup besar.
"Penyimpangan dalam proses lelang 2013 mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp6,348 miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp8,155 miliar," kata Rizal di Gedung BPK di Jakarta, Kamis 19 September 2013.
Dengan kerugian tersebut, BPK memberikanrekomendasi pada Kemdikbud, untuk membenahi pembenahan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
"Penyimpangan dalam proses lelang 2013 mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp6,348 miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp8,155 miliar," kata Rizal di Gedung BPK di Jakarta, Kamis 19 September 2013.
Dengan kerugian tersebut, BPK memberikanrekomendasi pada Kemdikbud, untuk membenahi pembenahan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
"Sehubungan dengan masalah di atas, BPK merekomendasikan kepada Mendikbud M Nuh untuk tetap melaksanakan perencanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan evaluasi UN melalui penyelenggara UN tingkat pusat dan menyerahkan teknis penyelenggaraan UN kepada pemerintah provinsi bekerjsama dengan perguruan tinggi setempat," kata Rizal.
M Nuh sendiri diberi waktu 2 bulan untuk melaksana rekomendasi dari BPK. Hal ini sesuai dengan dengan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. "Jadi waktu yang tersisa tinggal 1 bulan, karena audit ini sudah diberikan bulan lalu dan sudah ada jawaban tertulis oleh M Nuh," kata Rizal.
Selain itu, potensi kerugian negara akibat dari proses lelang yang menyimpang, BPK juga menyebutkan kerugian negara karena adanya penyimpangan pengelolaan keuangan penyelenggaran UN 2012-2013 sebesar Rp2,6 miliar.
M Nuh sendiri diberi waktu 2 bulan untuk melaksana rekomendasi dari BPK. Hal ini sesuai dengan dengan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. "Jadi waktu yang tersisa tinggal 1 bulan, karena audit ini sudah diberikan bulan lalu dan sudah ada jawaban tertulis oleh M Nuh," kata Rizal.
Selain itu, potensi kerugian negara akibat dari proses lelang yang menyimpang, BPK juga menyebutkan kerugian negara karena adanya penyimpangan pengelolaan keuangan penyelenggaran UN 2012-2013 sebesar Rp2,6 miliar.
"Penyimpangan pengelolaan keuangan penyelenggaraan UN itu Rp2,6 miliar yang terdiri dari pemotongan belanja Rp888, 6 juta dan kegiatan fiktif serta mark up sebesar Rp1,7 miliar," ujarnya.
Untuk itu, BPK akan berkoordinasi dengan KPK. Namun, terkait potensi kerugian negara akibat UN, termasuk tindak pidana korupsi atau tidak, Rizal sepenuhnya menyerahkan itu pada penegak hukum yang berwenang.
Untuk itu, BPK akan berkoordinasi dengan KPK. Namun, terkait potensi kerugian negara akibat UN, termasuk tindak pidana korupsi atau tidak, Rizal sepenuhnya menyerahkan itu pada penegak hukum yang berwenang.
© VIVA.co.id
0 komentar:
Posting Komentar